Ombudsman RI Maluku Menyoroti Kurangnya Tingkat Pelayanan Publik di Seram Bagian Barat

MALUKUTERCINTANEWS.COM, Kepala Perwakilan Ombusman RI Maluku Hasan Slamat, menyerahkan hasil survei kepatuhan terhadap pelayanan publik di kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Tahun 2023, pada hari Rabu (21/2/24) pukul 14:00 WIT.
Menurut Ahmad Syarif Heluth Kabak, Inspektorat Organisasi SBB : Kabupaten SBB telah mengalami peningkatan dalam pelayanan publik. Peningkatan ini ditunjukkan dengan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintahan Kabupaten tersebut, bahkan hasil pengujian menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya.
Ahmad menekankan bahwa meskipun masih berada dalam zona kuning, pemerintah SBB berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan hingga mencapai posisi zona hijau, hal ini membutuhkan kerja keras dari semua OPD terkait.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Maluku, Hasan Slamat, menyampaikan bahwa masih terdapat tantangan dalam pelayanan publik di SBB.
Dimana menurut hasil survei, nilai akhir pelayanan publik di SBB adalah dengan kategori C/kualitas sedang, meskipun terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya, masih terdapat beberapa unit layanan yang masih berada dalam zona merah, salah satunya Dinas Pendidikan yang dinilai perlu memperbaiki pelayanannya, karena meskipun memiliki anggaran yang besar tetapi dinas tersebut belum mampu mengelola dengan baik. Selain Dinas Pendidikan, beberapa unit lainnya seperti Dinas Sosial, Puskesmas Waimital, Puskesmas Piru, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga masih berada dalam zona merah.
Dari hasil survei Ombusman RI Maluku juga mengungkapkan beberapa kekurangan dalam pelayanan publik di SBB, salah satunya adalah rendahnya kompetensi pelaksanaan dalam hal pengetahuan petugas pelayanan publik mengenai Ombudsman dan tugas serta kewenangannya.
Selain itu, dimensi proses pelayanan publik juga masih belum optimal, dengan sebagian besar OPD di SBB belum memiliki website yang memadai.
Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan, masih terdapat tantangan dalam pelayanan publik di Seram Bagian Barat (SBB).
Hasan Slamat menghimbau kepada Pj. Bupati SBB untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik, ia juga mengharapkan agar Kemendagri dapat memperhatikan kinerja Pj. Bupati tersebut, karena laporan masyarakat Seram Bagian Barat yang menyangkut masalah pegawai, masalah keuangan, dan dugaan tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam pemerintahan daerah tersebut. “Kurangnya kehadiran Pj. Bupati Seram Bagian Barat dalam undangan dari ombudsman, menunjukkan kurangnya perhatian terhadap ombudsman dan pelayanan publik, hal ini perlu menjadi perhatian agar masyarakat tahu tentang kondisi pemerintahan di Seram Bagian Barat”, tegasnya (MTNO3)